DWP Kemenkes Siapkan Masyarakat Tanggap Darurat – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 24 Juni 2025

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama DWP Sekretariat Jenderal dan Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan Workshop Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Selasa (24/6) di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya anggota DWP Kemenkes, dalam menghadapi situasi kegawatdaruratan medis.

Workshop diikuti oleh pengurus dan anggota DWP dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkes serta perwakilan dari Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI). Peserta mendapatkan pelatihan langsung dari tenaga medis profesional terkait prosedur BHD, termasuk teknik resusitasi jantung paru (CPR), penanganan henti napas, patah tulang, hingga perdarahan.

Ketua DWP Pusat, Ida Rachmawati Budi G. Sadikin, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi kesehatan nasional bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan semata.

“Kita tidak berharap terjadi kondisi darurat, namun saat masa itu datang yang tidak kita kehendaki kita harus siap sedia memberikan pertolongan pertama. Kegiatan hari ini adalah bagian dari wujud nyata transformasi ketahanan kesehatan,” ungkap Ida.

“Saya membayangkan jika ibu-ibu di rumah atau di tempat umum melihat orang pingsan, kadang hanya bisa panik atau teriak ‘_Astagfirullah_’. Padahal, seandainya tahu cara menangani kondisi tersebut, mungkin bisa menyelamatkan nyawa,” tambahnya.

Selain teori, peserta juga mengikuti simulasi langsung untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kondisi kritis. Pengetahuan ini diharapkan dapat diteruskan ke keluarga dan lingkungan sekitar.

“Ilmu yang bermanfaat tidak hanya berhenti di kita. Ayo kita tularkan ke anak, suami, teman arisan, bahkan tetangga. Minimal mereka tahu harus ngapain kalau darurat,” pungkas Ida.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaluddin, menekankan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata DWP dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat, sekaligus implementasi amanat UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mendorong edukasi kesehatan publik.

“BHD merupakan salah satu upaya strategis untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang praktis serta esensial dalam menghadapi keadaan darurat medis,” ujar Agus.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini akan diperluas melalui 11 regional Pusat Krisis Kesehatan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen Kemenkes dalam menjangkau komunitas yang lebih luas.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa terus dikembangkan di berbagai wilayah dengan skala komunitas yang lebih luas. Karena menyelamatkan satu nyawa adalah amal yang tidak ternilai,” tandasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari gerakan peningkatan kesiapsiagaan komunitas yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui peran aktif Dharma Wanita Persatuan.

—

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM